Senin, 04 Maret 2013

Hubungan antara agama dan negara dalam persepektif islam


oleh : Ahmad Labib al- Mustanier.


                Hingga kini, perdebatan  tentang hubungan antara agama dengan negara masih menjadi tema yang sangat menarik.  Setidaknya terdapat tiga pandangan mengenai persoalan ini, yang masing-masing merupakan pancaran dari tiga ideologi yang ada di dunia, sosialisme, kapitalisme, dan Islam.
       Pertama, agama tidak mendapat tempat sama sekali dalam kehidupan bernegara. Sebab agama dipandang sebagai sesuatu yang berbahaya bagaikan candu bagi masyarakat. Agama dipandang sebagai ilusi belaka yang diciptakan kaum agamawan yang berkolaborasi dengan penguasa borjuis, dengan tujuuan untuk meninabobokkan rakyat sehingga rakyat lebih mudah ditindas dieksploitir dan. Agama dianggap khayalan, karena berhubungan dengan hal-hal ghaib yang non-empirik. Segala sesuatu yang ada, dalam pandangan ini, adalah benda (materi) belaka. Inilah pandangan ideologi Komunisme-Sosialisme yang telah diadopsi oleh negara-negara sosialis seperti Uni Soviet, RRC, dan sebagainya. Kedua negara ini -dan beberapa negara yang menganut ideologi serupa- sudah bermetamorfosis menjadi kapitalisme. 

            Kedua, agama terpisah dari negara. Pandangan ini tidak menafikan agama, tetapi hanya menolak peran agama dalam kehidupan publik. Agama hanya menjadi urusan pribadi antara manusia dengan Tuhan, atau sekedar sebagai ajaran moral atau etika bagi individu, tetapi tidak menjadi peraturan untuk kehidupan bernegara dan bermasyarakat, seperti peraturan untuk sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, dan sebagainya. Pandangan ini dikenal dengan Sekularisme, yang menjadi asas ideologi Kapitalisme yang dianut negara-negara Barat seperti Amerika Serikat dan Eropa serta negara-negara lain pengikut mereka.
            Ketiga, agama tidak terpisah dari negara, sebab agama mengatur segala aspek kehidupan, termasuk didalamnya aspek politik dan kenegaraan. Agama bukan sekedar urusan pribadi atau ajaran moral yang bersifat individual belaka, melainkan pengatur bagi seluruh interaksi yang dilakukan oleh manusia dalam hidupnya, baik interaksi manusia dengan Tuhan, manusia dengan dirinya sendiri, maupun manusia yang satu dengan manusia yang lain. Keberadaan negara bahkan dipandanng sebagai syarat mutlak agar seluruh peraturan agama dapat diterapkan. Inilah pandangan ideologi Islam, yang pernah diterapkan sejak Rasulullah Saw. berhijrah dan menjadi kepala negara Islam di Madinah hingga hancurnya Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924 M.
            Islam adalah agama yang telah sempurna dan  menjelaskan segala sesuatu. Artinya, Islam telah menjangkau dan menerangkan peraturan untuk semua perbuatan manusia dalam segala aspek kehidupannya, secara sempurna dan menyeluruh, termasuk di dalamnya aspek kenegaraan. Allah SWT berfirman (yang artinya) :
            "Pada hari ini, telah Ku-sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah Ku-cukupkan kepada kalian ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridlai Islam itu menjadi agama bagi kalian." (QS. Al Maa'idah 3)

Allah SWT berfirman (yang artinya) "Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu." (QS. An Nahl 89)
:
            Walhasil, Islam tidak pernah melalaikan dan mendiamkan satu pun perbuatan manusia, apalagi aspek kenegaraan yang sangat berpengaruh atas masyarakat luas. Mengatakan Islam tidak punya konsep negara, sama saja menganggap Islam tidak sempurna. Tentu saja, kesempurnaan Islam tidak berarti semua hukum-hukumnya sudah tersedia secara instan seperti ensiklopedi atau buku pintar, sehingga tinggal diterapkan begitu saja. Tidak demikian, sebab terkadang Islam menjelaskan suatu perbuatan dengan nashAl Qur'an dan As Sunnahdan terkadang dengan menetapkan amaarah (tanda/isyarat) dalam Al Qur'an dan As Sunnah yang menunjukkan suatu status hukum. Untuk yang kedua ini, kaum muslimin tak bisa hanya berpangku tangan, tetapi harus mengerahkan daya pikir untuk berijtihad guna mengetahui hukum-hukumnya.
         Berdasarkan keyakinan akan kesempurnaan Islam itu, wajarlah jika para ulama' yang terpercaya menyusun formulasi hubungan agama-negara secara tepat, yakni sebagai satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Abdul Qadir 'Audah, misalnya, menerangkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, yang di dalamnya tercakup aspek kenegaraan. Beliau mengatakan :
            "Islam itu bukanlah sekedar agama (ritual) belaka, akan tetapi ia adalah agama dan (di antaranya adalah) negara. Dan sudah menjadi tabi'at agama Islam, bahwa dia itu mempunyai negara untuk melaksanakan Islam..." (Lihat Abdul Qadir 'Audah, Al Islam wa Audla'una As Siyasiyah, hal. 19)
 ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎           Muhammad‎‎‎‎‎‎ Al Ghazali menjelaskan hubungan erat agama-negara dengan mengatakan :
            "Islam tanpa negara adalah bagaikan pohon tanpa buah, atau bagaikan tubuh tanpa nyawa." (LihatM Al GhazaliMa'rakat Al Mushaf, hal. 68)
            Sementara itu Imam Al Ghazali menyatakan bahwa agama dan kekuasaan (baca:negara), adalah bagaikan saudara kembar, serta saling membutuhkan satu sama lain. Jadi keduanya tak terpisahkan. Beliau mengatakan :
"...Oleh karena itu, dikatakan bahwa agama dan kekuasaan adalah bagaikan dua saudara kembar. Dikatakan pula, bahwa agama adalah pondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi akan runtuh, sedang segala sesuatu yang tidak berpenjaga akan hilang lenyap." (Lihat Imam Al GhazaliAl Iqtishad fil I'tiqad, hal. 199)
            Selain itu, tak sedikit ulama' yang menerangkan, bahwa keberadaan negara Islam sangatlah mutlak demi terlaksananya beranekaragam hukum yang memang tak akan dapat berjalan tanpa negara, sepertiahkam jina'iyah (sanksi-sanksi pidana) misalnya qishash, ahkam maaliyah (aspek keuangan dan perekonomian) misalnya pengumpulan dan pendistribusian zakat, ahkam dauliyah (hubungan internasional) misalnya jihad dan cabang-cabang hukumnya seperti pembagian ghanimah dan penebusan tawanan perang, dan ahkam dusturiah (aspek pemerintahan) misalnya hak dan kewajiban dari penguasa dan rakyat. Muhammad bin Al Mubarak, misalnya berkata :
            "Qur'an mengandung hukum-hukum yang mustahil dapat diterapkan tanpa adanya pemerintahan dan negara (Islam), yang mengambil dan menerapkan hukum-hukum itu...Maka sesungguhnya mendirikan negara dan menjalankan tugas pemerinahan dan kekuasaan, adalah bagian substansial dari ajaran Islam. Islam tak akan tegak sempurna tanpa negara dan bahkan ke-Islam-an kaum muslimin pun tak akan sempurna tanpa negara."(Muhammad bin Al MubarakAl Hukmu wa Ad Daulah, hal. 11)

        Demikianlah sekelumit pandangan ulama' yang mengungkapkan hubungan agama-negara menurut Islam. Jelas bahwa agama (Islam) memang tidak terpisah dari negara, sebab agama mengatur segala aspek kehidupan, termasuk di dalamnya aspek politik dan kenegaraan. Dengan kata lain, hubungan agama dan negara, adalah hubungan keseluruhan dengan sebagian dari keseluruhan itu. Namun kedudukan negara berbeda dengan bagian-bagian lain dari ajaran Islam. Kedudukan negara dipandang sangat urgen, karena pelaksanaan ajaran-ajran Islam secara total, bertumpu pada keberadaan institusi negara. Karenanya, keberadaan negara merupakan syarat mutlak dan esensial, agar seluruh peraturan Islam dapat diterapkan secara kaffah tanpa mengecualikan yang satu dari lainnya. 
            Negara dalam pandangan slam memiliiki cirikhas yang sama sekali berbeda dengan semua negara yang merupakan hasil produksi akal manusia. Perbedaan itu dapat kita lihat dari aspek asas yang digunakan sebagai landasan berdiriya, pemikiran, konsep. standar, serta hukum-hukum yang dipergunakannya untuk melayani kepentingan umat, maupun undang-undang dan hukum yang diberlakukannya. Perbedaan itu juga tampak pada aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia.

Asas Negara
            Munculnya sebuah negara atau daulah, diawali dengan lahirnya sebuah pemikiran baru. Jika pemikiran itu sudah berubah menjadi sebuah pemahaman, maka akan berpengaruh terhadap pola perilaku manusia. Karena, pola perilaku manusia senatiasa terkait erat dengan pemahaman yang dimiliki. Apabila pemahaman seseorang terhadap sesuatu itu baik, maka akan dilakukan. Sebaliknya, apabila menurut pemahamannya sesuatu itu buruk, maka akan dia tinggalkan. Pemahaman baik dan buruk inilah yang akan mempengaruhi setiap perilaku yang dikerjakan. Sehingga, ketika melakukan interaksi dengan orang lain, maka akan didasarkan pemhaman yang dia miliki. Apabila terjadi kesamaan pandang tentang sesuatu, maka terjadilah interaksi. Berarti, pola interaksi yang akan mewarnai corak kehidupan itu, benar- benar dipengaruhi oleh pemahaman dan standar yang digunakan pijakan oleh anggota masyarakat. Supaya interaksi tersebut bisa berjalan dengan lancar, maka diperlukan sebuah kekuasan yang mengatur dan  mengurusi  jalannya interaksi tersebut. Kekuasan inilah yang akan meluruskan apabila terjadi penyimpangan pola interaksi (yang berupa hukum) yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Kekuasan inilah yang diakui oleh semua anggota masyarakat sebagai lembaga yang sah untuk melakukan pengaturan jalannya interaksi ini yang disebut sebagai negara.
            Dengan demikian daulah atau negara adalah lembaga pelaksana terhadap sekumpulan pemahaman, standar, dan patokan kehidupan yang diterima oleh sekelompok orang. Jika pengertian daulah seperti itu, berarti daulah Islam merupakan kekuatan politik praktis yang berfungsi untuk memberlakukan hukum-hukum Islam serta mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia sebagai sebuah risalah dengan dakwah dan jihad. Daulah Islam inilah satu-satunya thariqah (metode) praktis untuk menerapkan sistem dan hukum-hukum secara menyeluruh dalam kehidupan dan masyarakat. Inilah yang merupakan pilar hidup dan matinya Islam dalam kehidupan. Tanpa adanya sebuah negara, eksistensi islam sebagai sebuah ideologi serta sistem kehidupanakan menjadi pudar. Yang ada hanyalah Islam sebagai upacara ritual serta sifat-sifat akhlak saja. Sedangkan hukum-hukum lainnya, terutama hukum yang mengatur interaksi antar  manusia, menjadi terbengkalai.
            Daulah Islam hanya berdiri di atas landasan aqidah Islam, dan aqidah Islam inilah yang menjadi asasnya. Secara syar’i, aqidah Islam, dalam kehidupan apapun, tidak boleh terlepas dari negara. Sehingga Rasulullah SAW membangun sebuah pemerintahan di Madinah serta memimpin pemerintahan dengan landasan aqidah Islam. Ada tiga alasan, yang menunjukan bahwa Raulullah menjadikan aqidah Islam asas daulah, yaitu:
            Pertama, Beliau telah mewajibkan kaum muslimin untuk menjadikan syahadat “laa ilaaha illa Allah, Muhammadur Rasulullah” sebagai asas kehidupan mereka, asas setiap interaksi yang dilakukan antar manusia (baik muslim dengan muslim, muslim dengan kafir dzimmi, maupun muslim dengan kafir harbi). Termasuk sebagai asas untuk menyelesaikan terhadap setiap terjadinya kedzaliman dan persengketaan. Dengan kata lain, aqidah Islam adalah dasar bagi semua kehidupan termasuk landasan pemerintahan dan kekuasaan.         Meyakini bahwa Allah SWT sebagai satu-satunya إ له , merupakan sebuah keyakinan bahwa hak membuat syariat hanya pada Allah SWT. Allah SWT berrfirman (yang artinya):
            “Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah. Dia memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Yang demikian itu adalah  dien yang lurus" (Yusuf 40).
            Makna keyakinan bahwa Muhammad Raasulullah adalah bahwa syariat yang diturunkan oleh Allah SWT  yang wajib kita taati adalah syariat yang diturunkan kepada syariat yang diberikan Rasulullah h Muhammad SAW. Karena itu setelah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, bagi orang yang ingin mentauhidkan Allah SWT dalam penymembahan dan pensyariatan, harus mengikuti dien yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman:
            “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas syariat dari urusan dien itu, maka ikutilah syariat itu dan  jangalah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui” (Al Jatsiyah 18).        
                        Berarti, semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku harus bersumber dari syariat Islam. Tida ada satu pun peraturan dan perundang-undangan yang berlaku tidak bersumber dari Islam atau bertentangan dengan aqidah Islam. 

                        Kedua, Beliau mewajibkan kaum muslimin untuk melakukan jihad fi sabilillah dalam rangka mengemban aqidah Islam kepada seluruh manusia. Imam Muslim dan Imam Bukhari telah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:
            “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka menyatakan kesaksian “laa ilaaha illaa Allah, Muhamadur Rasulullah”, mendirikan sholat, dan membayar  zakat. Bila mereka melakukannya, darah dan harta mereka akan terlindungi dariku kecuali dengan cara yang dibenarkan  (haq) dan perhitungan mereka semata (di tangan) Allah”.

            Ketiga, beliau mewajibkan kaum muslimin agar menjaga keberlangsungan aqidah Islam sebagai asas daulah Islam. Beliau memerintahkan kepada kaum muslimin mengangkat senjata dan berperang bila kemudian terjadi kekufuran yang nyata, yaitu apabila aqidah Islam tidak lagi dijadikan sebagai asaspemerintahan dan kekuasaan.Ketika beliau ditanya tentang pemerintahan yang dzalim; Tidakkah kita perangi saja mereka dengan pedang  (wahai Rasulullah)”, beliau menjawab,” jangan, selagi mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam”.
   Imam Bukhari juga telah meriwayatkan dari Ubadah bin as Shamit tentang baiat:” Dan agar kami tidak mengambil urusan tersebut pada ahlinya, kecuali bila kalian menyaksikan kekufuran yang nyata, sedangkan kalian mempunyai bukti yang kuat (burhan) di sisi allah”
            Semua itu membuktikan bahwa asas daulah Islam adalah aqidah Islam. Karena Rasulullah SAW telah membangun kekuasaan berdasarkan asas tersebut. Bahkan beliau memerintahkan untuk mengangkat senjata dalam rangka menjaga keberlangsungan aqidah sebagai asaskekuasaan, serta memerintahkan berjihad dengan tujuan menegakkan aqidah tersebut.
            Karena itu, daulah Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun pemikiran, konsep, hukum atau standar yang tidak digali dari aqidah Islam. Sebab, tidak cukup dengan menjadikan asas daulah Islam sebatas nama, yaitu namanya aqidah Islam, namun dalam praktiknya tidak. Bahkan keberadaan asas tersebut harus tercermin dan tampak dalam segala aspek yang berhubungan dengan eksistensi daulah.Termasuk dalam hal-hal yang kecil atau nampak menonjol dalam urusan negara secra keseluruhan. Karena itu, daulah Islam tidak diperbolehkan memiliki satu pun konsep tentang kehidupan selain lahir dari aqidah Islam. Aqidah Islam pun tidak mentoleris konsep apa pun yang tidak bersumber dari aqidah Islam.


Bentuk  Pemerintahan
            Bentuk pemerintahan dalam Islam bukan kerajaan, republik, atau kekaisaran. Bentuk pemerintahan dalam islam adalah khilafah. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Kata lain dari khilafah adalah imamah. Imamah dan khalifah itu memiliki makna satu.    
            Mendirikan khilafah adalah fardlu bagi seluruh kaum muslimin di seluruh dunia. Dalil wajibnya pengangkatan khalifah adalah As Sunnah dan ijma' Sahabat. Adapun dalil dari As Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nafi'  yang berkata bahwa: Abdullah bin Umar pernah berkata kepadaku: Aku mendengar Rasulullah SAW berkata:
            "Siapa saja yang melepas tangannya dari ketaatan kepada Allah, niscaya akan berjumpa dengan Allah di hari kiamat tanpa memiliki hujjah. Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada bai'at, maka matinya adalah mati jahiliyyah" (HR muslim).
            Hadits ini mewajibkan kepada seluruh kaum muslimin          agar di atas pundak mereka ada bai'at. Beliau mensifati orang yang meninggal sementara di atas pundaknya tidak ada bai'at, layaknya mati dalam keadaan jahiliyyah. Dan bai'at itu hanya diberikan kepada khalifah, bukan kepa yang lain. Kesimpulan bahwa bai'at secara syar'i itu hanya diberikan kepada khalifah itu dapat dilihat dalam hadits-hadits lain, seperti hadits yang berasal dari Abu Said al Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
            "Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya" (HR Muslim).
            Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW bersabda:
            Dahulu Bani Israil senantiasa dipimpin dan dan diatur urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah. Para sahabat bertanya, Apakah yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab:'Tepatilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak nya, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka" (HR Muslim).
            Dari Abdullah bin Amru bin Ash, yang mengatakan bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda:
            "Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu" (HR Muslim).
            Semua hadits di atas menunjukkan bahwa bai'at itu hanya diberikan kepada khilafah atau imam. Sehingga, hadits yang menyatakan bahwa jika seseorang mati sedangkan di pundaknya tidak ada khilafah, matinya bagaikan mati jahiliyyah itu, merupakan dalil wajibmya mengangkat khalifah. Sebab, dengan diangkatnya seorang khalifah, berarti terdapat bai'at di pundak  setiap kaum muslimin.
            Di samping dalil tentang wajibnya mengangkat seorang khalifah, terdapat sejumlah dalil yang menjelaskan tentang syarat-syarat khalifah, mekanisme pengangkatan dan pemberhentiannya, masa jabatannya, kewajiban dan wewenang khalifah, struktur yang ada di bawah khalifah, dan berbagai persoalan hukum yang mengatur urusan kenegaraan. Semua hukum-hukum tersebut sebuah sistem yang unik, yang berbeda dengan semua sistem yang pernah ada di dunia. Sistem dan bentuk pemerintahan ini yang disebut dengan sistem khilafah.

Pilar-Pilar Pemerintahan
            Sistem pemerintahan Islam tegak di atas empat pilar, yaitu:
1. Kedaulatan di tangan syara'
          Dalam Islam, kedaulatan di tangan syara', dan bukan di tangan umat. Sehingga yang menguasai dan mengendalikan aspirasi dan keinginan individu adalah syara' dan bukan individu itu sendiri. Aspirasi dan keinginan individu itu harus dituntun, dikendalikan, dan didasarkan oleh perintah-perintah dan larangan Allah SWT.   Pembuat hukum (al hakim) adalah Allah SWT. Sedangkan manusia berkedudukan sebagai mukallaf(yang dibebani hukum). Sehingga, manusia harusla tunduk dan patuh dengan seluruh hukum yang dibuat oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman (yang artinya):
     "Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan" (an Nisa 65).
     Karena itu, sistem pemerintahan republik jelas bukan sistem yang sesuai dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem republik kedaulatan di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi sumber dari semua hukum yang diberlakukan. Demikian pula sistem kerajaan. Sistem ini jelas bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam. Dalam sistem kerajaan kedaulatan di tangan raja. Seluruh hukum yang diterpkan dalam sebuah kerajaan haruslah bersumber dari raja atau yang telah diijinkan oleh raja.
            Seorang khalifah dibai'at oleh umat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya agar ia melaksanakan Kitabullah dan As Sunnah, bukan untuk melaksanakan apa yang dimau oleh orang yang membai'atnya.

2. Kekuasaan di tangan umat
            Syara' telah menjadikan pengangkatan khalifah di tangan umat. Seorang khalifah hanya bisa memiliki kekuasaan melalui bai'at. Hadits yang berkenaan dengan bai'at menunjukkan bahwa bai'at itu diberikan ioleh kaum muslimin kepada khalifah, bukan oleh khalifah kepada kum muslimin. Dari Ubadah bin Shamit, berkata:
     "Kami membai'at Rasulullah SAW untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi atau pun kami benci" (HR Muslim).
     Dari Abdullah bin Amru bin Ash, yang mengatakan bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda:
     "Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu" (HR Muslim).
            Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata melalui bai'at. Ketaatan umat wajib diberikan kepada orang yang mereka bai'at, yaitu kepada orang yang karena aadanya orang itu di atas pundak umat terdapat bai'at.

3. Mengangkat seorang khalifah hukumnya fardlu bagi kaum muslimin
            Mengangkat seorang khalifah hukumnya fardlu bagi selruh kaum muslimin. Dalil yang menunjukkan wajibnya mengangkat khalifah ini adalah hadits yang memberikan celaan berupa mati jahiliyyah bagi setiap orang yang dipundaknya tidak ada bai'at yang diriwayatkan oleh Imam muslim yang berasal dari Nafi' di atas.        
            Sedangkan khalifah harus satu disandarkan kepada hadits yang berasal dari Abu Said al Khudri ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
            "Apabila dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya" (HR Muslim).
            Juga hadits yang berasal dari Abu Hurairah ra, dari Nabi SAW ketika beliau ditanya yang seharusnya dikerjakan kaum muslimin ketika ada khalifah beliau menjawab:
     "Tepatilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka hak nya, karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka" (HR Muslim
     Dari Arfajah bin Syuraih bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda:
            "Siapa saja yang datang kepada kalian  --sedangkan urusan kalian berada di tangan seorang-- kemudian dia hendak memecah belah jama'ah kalian, maka bunuhlah" (HR muslim).
     Semua hadits tersebut menunjukkan diharamkannya kaum muslimin mengangkat khalifah dari satu orang. Hadits-hadits ini  sekaligus juga dihami haramnya kaum muslimin membagi wilayah mereka menjadi lebih dari satu negara.

4. Hanya khalifah yang behak melakukan tabanni m(adopsi) terhadap hukum-   hukum syara'.
       Pilar ini ditetapkan dengan dalil ijma' sahabat.  Ijma sahabat menetapkan bahwa hanya khalifah yang berak untuk mengadopsi hukum-hukum syara'. Berdasarkan ijma ini, diambil kaidah ushul yang sangat populer:
"Perintah imam (khalifah) menghilangkan perselisihan (di antara fuqaha')"
""Perintah imam (khalifah) berlaku, baik secara lahir maupun batin"
       Kaidah ushul ini dapat dipahami bahwa khalifah memiliki hak untuk mengadopsi (tabanni) hukum-hukum tertentu , serta hak untuk memerintah melaksanakannya, lalu kaum muslimin pun wajib mentaatinya meskipun berbeda dengan ijtihadnya. Maka, jadilah hukum-hukum yang diadopsi tersebut sebagai undang-undang. Karena itu yang berhak menentukan undang-undang adalah khalifah semata. Sedangkan selain khalifah secara mutlak tidak diperbolehkan.
            Dalam mengadopsi undang-undang khalifah harus terikat dengan hukum-hukum syara', sehingga haram baginya untuk mengadopsi suatu hukum yang tidak digali dengan cara yang benar, berdasarkan dalil-dalil syara'. Ia tidak boleh mengadopsi undang-undang yang bertentangan dengan syariat

Struktur Negara
            Daulah Islam berdiri  di atas delapan struktur (perangkat), yaitu:
1. Khalifah (kepala negara)
2. Muawin tafwidh (pembantu khalifah dalam bidang pemerintahan)
3. Muawin tanfindz (pembantu khalifah dalam bidang administrasi)
4. Amirul jihad (panglima perang)
5. Wali (pimpinan daerah)
6. Qadli (hakim)
7. Mashalih daulah
8. Majelis umat (lembaga wakil rakyat)
            Dalil struktur ini adalah af'al (perbuatan) Rasulullah SAW. Beliau telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi adalah seorang kepala negara dan beliau memerintahkan mereka untuk mengangkat seorang khalifah atau imam.
            Sedangkan jabatan muawin diserahkan Rasulullah SAW kepada Abu Bakar dan Umar. Beliau bersabda:
            "Dua wazir (pembantuku) yang kupilih dari penduduk muka bumi adalah Abu Bakar dan Umar" (HR Timidzi)
            Rasullah SAW mengangkat Utab bin Usaid sebagai wali di Makkah dan Badzan bin Sasandi Yaman. Beliau juga mengangkat Ali bin Abi Thalib menjadi qadli di Yaman. Juga, beliau pernah mengangkat Muadz bin Jabal dan Abu Musa sebagai wali dan qadli sekaligus di Yaman.
            Berkaitan dengan pegurusan mashalih daulah (kepentingan-kepentingan negara), belia mengangkat Mu'aiqib bin Abi Fatimah sebagai penulis ghanimah (harta rampasan perang). Juga, Hudzaifah bin Al Yamani sebagai penulis hasil panen di Hijaz. Baliau juga mengangkat amirul jihad , semisal Abdullah bin Jahsy Atau Abu Salamah bin Al Asad. Beliau sering kali meminta pendapat kaum muslimin dalam hal-hal yang bersifat teknis. Di samping itu beliau juga mengajak orang-orang tertentu untuk bermusyawarah. Mereke itu adalah para tokoh danpimpinan masyarakat.Fungsi mereka saat itu layaknya lembaga syura.
            Tampak jelas bahwa Rasulullah SAW membangun struktur khas bagi sebuah negara, dengan bentuk dan model tertentu. Beliau menjalankan pemerintahannya hingga belia dipanggil Yang Maha kuasa.


Katimah
       Pada saat ini, sejak runtuhnya daulah Islam di Turki Itsmani tahun 1924, tidak ada satupun negara yang memberlakukan syariat Islam secara keseluruhan. Daulah Islam yang bersifat universal, justru diganti dengan negara-negara bangsa yang menjadi penyebab kelemahan kaum muslimin di seluruh dunia. Karena itu, merupakan sebuah kewajiban adanya partai politik yang bertujuan dan beraktivitas untuk menerapkan syariat Islam secara keseluruhan.
       Perjuangan menegakkan sistem Islam bukanlah pekerjaan mudah. Perjuangan ini membutuhkan pengerahan energi dan potensi umat secara menyeluruh dan terus-menerus. Negara-negara kafir, seperti Amerika, Inggris, Israel, dan lainnya tentu tidak akan tinggal diam untuk menghancurkan setiap gerakan dan partai yang memperjuangkan tegaknya Islam. Tetapi, usaha mereka akan sia-sia. Islam tetap akan tegak, meskipun mereka tidak menyukainya. Allah SWT berfirman:
"Dialah yang mengutus rasul-Nya dengan petunjuk dan dien yang benar, agar Dia memenangkannya di atas  seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membencinya" (As Shaff 9).
Kita memohon kepada Allah SWT, semoga kita bisa menyaksikan terwujudnya janji-Nya, dan kita termasuk di dalam orang-orang yang turut memperjuangkan dien-Nya.

2 komentar:

  1. Andaikan saja pemerintahan kita berkhilafah..tunduk pada satu pemimpin..

    BalasHapus
  2. Kok tiba2 kesimpulannya begitu. Coba dibeberkan dulu fakta2 dan argumennya bagaimana negara2 bangsa menjadi penyebab lemahnya kaum muslimin? Dari fakta sejarah saja sudah bisa disimpulkan bahwa melemahnya kaum muslimin adl krn perang sesama saudara muslim. Apa argumen anda?

    BalasHapus